Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan pengaturan desa yaitu desa ditempatkan menjadi subjek pusat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana desa merupakan program dari Pemerintah Indonesia sejak 2015 yang berasal dari APBN ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Peningkatan alokasi dana desa setiap tahunnnya menuntut peningkatan pengelolaannya, salah satunya konsep Governance. Ketika tata kelola pemerintahan yang baik terlaksana maka kecurangan dan munculnya celah-celah untuk penyalahgunaan dana desa dapat dihindari. Tata kelola pemerintahan yang baik tercapai ketika diterapkannya prinsip transparansi, akuntanbilitas, tanggung jawab, independen, dan adil dalam pelaksanaan pemerintahan yang akan menghasilkan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa pada Pemerintah Desa Galih. Sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, studi dokumentasi, dan kepustakaan. Prinsip Good Corporate Governance yang sudah diterapkan dengan optimal yaitu pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Kemudian prinsip transparansi sudah diterapkan tetapi belum optimal. Sedangkan prinsip akuntabilitas belum memenuhi indikator penelitian yang ada.