Permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penulisan Tugas Akhir ini menunjukan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali telah melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan belum sepenuhnya sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkan Undang – Undang No 36 tahun 2008 yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Menurut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali pajak terutang sebesar Rp 14.187.300 sedangkan besarnya pajak terutang menurut hasil perhitungan adalah sebesar Rp 12.773.400, sehingga terjadi selisih lebih bayar sebesar Rp 1.413.900. Selisih tersebut diperoleh dari kesalahan gaji pokok, status, Penghasilan Tidak Kena Pajak, tunjangan anak, tunjangan beras, dan