Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam

penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tugas

Akhir ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, penyetoran, dan

pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap pada Dinas Sosial

Provinsi Jawa Tengah dengan peraturan Undang – Undang Perpajakan Nomor 36

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi dan studi

pustaka, sedangkan metode penulisan yang digunakan yaitu metode deskriptif dan

eksposisi. Pembahasan Tugas Akhir ini dilakukan dengan cara menghitung

kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada Dinas Sosial Provinsi

Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 namun belum

sepenuhnya sesuai, sehingga menimbulkan selisih perhitungan antara Dinas Sosial

Provinsi Jawa Tengah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp

490.700.