Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara telah melakukan kewajiban perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan 21 terhadap pegawai tetapnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah metode wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka, sedangkan metode penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode diskripsi dan metode eksposisi. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara Tahun 2019 menurut ketentuan yang belaku. Hasil penulisan Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara telah menghitung, memotong, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21, akan tetapi masih terdapat kesalahan pada penentuan jumlah gaji pokok selama setahun dan kesalahan perhitungan tunjangan pada karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara Tahun tahun 2019 menurut perhitungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp 196.837.000, sedangkan perhitungan menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara sebesar Rp 199.229.700, sehingga terjadi selisih lebih potong sebesar Rp 2.392.700