Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiaman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, antara lain: gambaran umum instansi, SPT Tahunan, Formulir 1721 A2 dan Surat Setoran Elektronik. Dalam rangka memperoleh data tersebut, maka metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi metode wawancaran dan studi dokumentasi, sedangkan metode penulisan menggunakan metode deskripsi dan eksplanasi. Tahapan dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung kembali dan menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiaman Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masih terdapat kesalahan perhitungan dalam menentukan tunjangan isteri/suami, tunjangan anak, tunjangan beras, biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP dan kesalahan dalam penerapan tarif progresif yang menimbulkan selisih. Menurut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiaman Provinsi Jawa Tengh terjadi kurang bayar Rp 55.316.717, sedangkan menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 menjadi lebih bayar sebesar Rp 11.927.509.