Pelaporan keuangan pemerintah memiliki tujuan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan sebuah keputusan dan transparan untuk masyarakat. Dalam upaya terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat dibuktikan dengan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dalam opini WTP didasari dengan adanya Kuaitas Laaporan Keuangan yang disajikan dan dilaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasi akrual, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui instrumen kuesioner menggunakan teknik purposive sampling, dengan sampel penelitian 25 responden. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif untuk mengetahui deskripsi tentang responden dan persepsi penelitian terhadap variabel yang diteliti. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji instrumen penelitian. Pada pengujian kenormalan data menggunakan uji normalitas, multikoliniearitas dan heteroskedastisitas. Dalam pengujian hipotesis menggunakan uji linier berganda berupa uji koefisien regresi, uji parsial dan uji simultan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.