Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan merupakan instansi yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I Semarang, yang dalam pembiayaan atas pengadaan barang dan jasa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan merupakan Bendaharawan Pemerintah. Tugas Akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan Tahun 2015 sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka untuk pencarian informasi tentang PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Berdasarkan perhitungan yang telah diolah kembali terdapat perbedaan pada pemotongan pajak terutang PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat selisih yang disebabkan adanya kesalahan hitung dan pengenaan tarif terhadap rekanan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).